MitraBangsa.News – Isu mengenai kabinet pemerintahan yang bersih dari korupsi kembali mencuat menjelang pembentukan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik, aktivis anti-korupsi, hingga masyarakat luas, menekankan pentingnya memilih para menteri yang berintegritas tinggi dan bebas dari rekam jejak korupsi.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menegaskan bahwa Prabowo harus memprioritaskan kredibilitas dan rekam jejak bersih dalam menyusun kabinet. “Masyarakat berharap bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Pemilihan menteri harus didasarkan pada kemampuan serta rekam jejak yang jelas, bukan sekadar kedekatan politik,” ungkap Adnan.
Tekanan dari Aktivis dan Masyarakat
Selain ICW, beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan hal serupa. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti pentingnya membentuk kabinet yang berkomitmen pada reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut bahwa kabinet Prabowo harus mampu menjadi teladan dalam hal integritas. “Tidak boleh ada kompromi dalam hal pemberantasan korupsi. Kabinet ini harus bebas dari orang-orang yang memiliki masalah hukum atau terindikasi terlibat dalam kasus korupsi,” ujarnya.
Tak hanya dari kalangan aktivis, masyarakat pun memberikan tanggapan yang serupa. Warga Jakarta, Mardiansyah, berharap bahwa Prabowo benar-benar memilih menteri yang memiliki komitmen untuk melawan korupsi. “Kita ingin perubahan nyata. Sudah terlalu lama kita mendengar kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Semoga kali ini benar-benar ada perbaikan,” katanya.
Pengamat Politik Berikan Pandangan
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Charta Wijaya, menyebutkan bahwa tantangan utama Prabowo adalah mengakomodasi kepentingan partai koalisi sambil tetap menjaga integritas kabinetnya. “Ini adalah ujian bagi Prabowo, apakah dia mampu memilih tokoh-tokoh yang kompeten dan bersih dari korupsi, ataukah ia akan tunduk pada tekanan politik dari partai-partai koalisi. Jika ia gagal, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahannya bisa menurun sejak awal,” jelas Charta.
Lebih lanjut, Charta menambahkan bahwa kabinet yang bersih dari koruptor akan menjadi penanda apakah pemerintahan Prabowo mampu menegakkan janji-janji kampanye, khususnya dalam hal reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Harapan Baru untuk Pemerintahan yang Bersih
Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas politik dengan merangkul berbagai kalangan dan partai koalisi. Di sisi lain, ia diharapkan untuk memprioritaskan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo terkait isu pemilihan menteri dalam kabinet. Namun, masyarakat terus menunggu langkah konkret dari presiden terpilih dalam mewujudkan janji-janji kampanye, termasuk komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Jika kabinet yang dibentuk nanti berhasil menjaga integritas dan terbebas dari korupsi, maka ini akan menjadi modal penting bagi Prabowo dalam memimpin Indonesia menuju arah yang lebih baik.
