MitraBangsa.News Jakarta – Pada 23 September 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penambahan kementerian baru dalam kabinetnya sebagai bagian dari strategi pemerintahan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia. Penambahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat politik dan ekonomi, terutama terkait beban birokrasi yang semakin besar di pemerintahan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keputusan untuk menambah kementerian dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merespons perkembangan sektor-sektor strategis yang membutuhkan perhatian khusus. “Kami melihat tantangan besar yang dihadapi sektor-sektor penting seperti ekonomi digital, perubahan iklim, dan pangan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membentuk kementerian-kementerian baru guna menangani isu-isu ini secara lebih spesifik,” ujar Prabowo.
Beberapa kementerian baru yang dibentuk termasuk Kementerian Ekonomi Digital, Kementerian Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam, serta Kementerian Ketahanan Pangan. Masing-masing kementerian ini diharapkan dapat bekerja lebih fokus dalam menghadapi tantangan sektor yang sedang berkembang pesat dan memerlukan pendekatan tersendiri.
Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa penambahan kementerian justru akan memperbesar beban birokrasi pemerintahan dan memperlambat pengambilan keputusan. “Penambahan kementerian memang bisa memperbaiki koordinasi di beberapa bidang, tetapi ini juga berarti lebih banyak regulasi, lebih banyak prosedur, dan tentu saja lebih banyak anggaran yang harus disiapkan,” ungkap pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ahmad Syaifuddin.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah meningkatnya biaya operasional pemerintah. Menurut laporan dari Trustmedia.id, biaya birokrasi yang membengkak berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Kita harus memastikan bahwa penambahan kementerian tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak rakyat,” tambah Ahmad.
Meski begitu, beberapa pihak menyambut baik langkah ini dengan harapan kementerian-kementerian baru dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah krusial. Di sektor ekonomi digital, misalnya, keberadaan kementerian yang khusus menangani perkembangan teknologi diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan memacu inovasi lokal.
Sementara itu, Kementerian Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi komitmen global terkait mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Di sisi pangan, kementerian baru di bidang ketahanan pangan dirancang untuk mengatasi tantangan ketergantungan impor pangan dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Reaksi dari masyarakat beragam. Banyak yang optimis dengan potensi positif dari kementerian-kementerian baru ini, terutama dalam hal inovasi dan pengelolaan sumber daya, namun ada juga yang meragukan efektivitas kebijakan tersebut jika tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
“Yang terpenting adalah jangan sampai penambahan ini hanya memperbanyak kursi jabatan tanpa hasil nyata untuk rakyat. Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa dengan bertambahnya kementerian, pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar seorang warga Jakarta yang diwawancarai oleh MitraBangsa.News.
Langkah Presiden Prabowo ini menjadi ujian penting bagi pemerintahannya, apakah dapat mewujudkan janji-janji kampanye dengan menghadirkan birokrasi yang efisien, atau malah memperburuk kompleksitas birokrasi di Indonesia.
